Kelahiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tidak
bisa dilepaskan dari peristiwa 27 Juli 1996. Ketika itu, kantor PDI yang
disesaki massa simpatisan Ketua Umum terpilih, Megawati Soekarnoputri,
diserang massa pendukung Soerjadi, Ketua Umum versi Kongres Medan.
Peristiwa yang kemudian disebut “Sabtu Kelabu” itu tak membuat dukungan terhadap Megawati kendor. Justru semakin kokoh. Lalu pendukung Megawati menggelar Kongres di Bali pada 20 Oktober 1998 guna mengukuhkan kepemimpinan anak Bung Karno tersebut. Kongres Bali juga sepakat menambah kata "Perjuangan" di belakang kata PDI untuk membedakan dengan PDI “aliran” Soerjadi yang direstui Orde Baru.
Ketika keran kebebasan berpolitik dibuka lebar-lebar pada Era Reformasi, PDI Perjuangan mendaftarkan diri menjadi salah satu kontestan Pemilu 1999. Hasilnya cukup mencengangkan, PDI Perjuangan berhasil meruntuhkan dominasi Partai Golkar dengan meraih 35.689.073 suara (33,74%).
Meski menempatkan 151 wakilnya di Parlemen, PDI Perjuangan gagal menjadikan Megawati sebagai Presiden. Partai berideologi Marhaenisme itu kalah pada pemungutan dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid yang dijagokan “Poros Tengah” lebih unggul. Tapi, Mega berhasil merebut posisi Wakil Presiden usai menang bertarung melawan Hamzah Haz sehari kemudian.
Hampir dua tahun Megawati menduduki posisi itu. Hingga 23 Juli 2001, MPR RI menggelar Sidang Istimewa untuk melengserkan Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden. Posisi Kepala Negara yang kosong itu, secara otomatis mengantarkan Megawati sebagai presiden menggantikan Gus Dur, sapaan Abdurrahman Wahid.
Pada Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI Perjuangan menurun drastis. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu berada di posisi kedua dengan raihan 109 kursi di Senayan. Megawati yang dipasangkan dengan Hasyim Muzadi pun kalah pada Pemilu Presiden 2004.
Dukungan terhadap PDI Perjuangan terus menurun. Pada Pemilu Legislatif 2009, partai yang bermarkas di Lenteng Agung ini hanya mampu meraih 95 kursi di parlemen alias menjadi pemenang ketiga. Lagi-lagi, Megawati gagal diusung jadi Presiden.
Kini, menghadapi Pemilu 2014, partai dengan nomor urut 4 itu optimis. Terutama didorong oleh melejitnya kader-kader muda seperti Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), serta Tri Rismaharini, debutan baru yang kini menjabat Wali Kota Surabaya.
Mereka berpotensi mengangkat pamor partai di mata publik. Slogan “Indonesia Hebat” yang terpampang di berbagai baliho kampanye, juga diharapkan bisa merebut simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan.
Inilah momentum terbaik PDI Perjuangan di saat pamor partai penguasa, Partai Demokrat, merosot tajam. Namun, jejak korupsi yang melibatkan para kader di Parlemen membuat langkah PDI Perjuangan bisa jadi tak mulus.
Beberapa fungsionaris seperti Panda Nababan, Agus Condro Prayitno, Max Moein, dan Enggelina Patisiana, divonis terlibat dalam kasus korupsi pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Emir Moeis, pun bernasib sama. Mantan Ketua XI itu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung.
Dengan rekam jejak sebagai partai oposisi yang secara konsisten dijalani, apakah para kader mampu mengembalikan marwah partai sembari meraih dukungan maksimal dari masyarakat? Kita tunggu tanggal mainnya.
Peristiwa yang kemudian disebut “Sabtu Kelabu” itu tak membuat dukungan terhadap Megawati kendor. Justru semakin kokoh. Lalu pendukung Megawati menggelar Kongres di Bali pada 20 Oktober 1998 guna mengukuhkan kepemimpinan anak Bung Karno tersebut. Kongres Bali juga sepakat menambah kata "Perjuangan" di belakang kata PDI untuk membedakan dengan PDI “aliran” Soerjadi yang direstui Orde Baru.
Ketika keran kebebasan berpolitik dibuka lebar-lebar pada Era Reformasi, PDI Perjuangan mendaftarkan diri menjadi salah satu kontestan Pemilu 1999. Hasilnya cukup mencengangkan, PDI Perjuangan berhasil meruntuhkan dominasi Partai Golkar dengan meraih 35.689.073 suara (33,74%).
Meski menempatkan 151 wakilnya di Parlemen, PDI Perjuangan gagal menjadikan Megawati sebagai Presiden. Partai berideologi Marhaenisme itu kalah pada pemungutan dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid yang dijagokan “Poros Tengah” lebih unggul. Tapi, Mega berhasil merebut posisi Wakil Presiden usai menang bertarung melawan Hamzah Haz sehari kemudian.
Hampir dua tahun Megawati menduduki posisi itu. Hingga 23 Juli 2001, MPR RI menggelar Sidang Istimewa untuk melengserkan Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden. Posisi Kepala Negara yang kosong itu, secara otomatis mengantarkan Megawati sebagai presiden menggantikan Gus Dur, sapaan Abdurrahman Wahid.
Pada Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI Perjuangan menurun drastis. Partai berlambang banteng bermoncong putih itu berada di posisi kedua dengan raihan 109 kursi di Senayan. Megawati yang dipasangkan dengan Hasyim Muzadi pun kalah pada Pemilu Presiden 2004.
Dukungan terhadap PDI Perjuangan terus menurun. Pada Pemilu Legislatif 2009, partai yang bermarkas di Lenteng Agung ini hanya mampu meraih 95 kursi di parlemen alias menjadi pemenang ketiga. Lagi-lagi, Megawati gagal diusung jadi Presiden.
Kini, menghadapi Pemilu 2014, partai dengan nomor urut 4 itu optimis. Terutama didorong oleh melejitnya kader-kader muda seperti Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), serta Tri Rismaharini, debutan baru yang kini menjabat Wali Kota Surabaya.
Mereka berpotensi mengangkat pamor partai di mata publik. Slogan “Indonesia Hebat” yang terpampang di berbagai baliho kampanye, juga diharapkan bisa merebut simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan.
Inilah momentum terbaik PDI Perjuangan di saat pamor partai penguasa, Partai Demokrat, merosot tajam. Namun, jejak korupsi yang melibatkan para kader di Parlemen membuat langkah PDI Perjuangan bisa jadi tak mulus.
Beberapa fungsionaris seperti Panda Nababan, Agus Condro Prayitno, Max Moein, dan Enggelina Patisiana, divonis terlibat dalam kasus korupsi pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Emir Moeis, pun bernasib sama. Mantan Ketua XI itu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung.
Dengan rekam jejak sebagai partai oposisi yang secara konsisten dijalani, apakah para kader mampu mengembalikan marwah partai sembari meraih dukungan maksimal dari masyarakat? Kita tunggu tanggal mainnya.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !