Meski masih belum steril, keberadaan pedagang kaki lima (PK) makin
menyusut di kawasan Lapangan Gasibu Kota Bandung, Minggu (23/3). Namun
sejumlah PKL tersebut ternyata menyelinap ke kawasan car free day (CFD)
Dago.
Dari pantauan "GM" di Jln. Surapati tidak lagi ditemui PKL. Hal tersebut berbeda dengan pekan sebelumnya. Situasi yang sama juga terlihat di Jln. Diponegoro, tepatnya dari pertigaan Jln. Sentot Alibasyah ke arah Pusdai. Di jalan tersebut tidak lagi tampak PKL berjualan.
Namun PKL yang berada di Jln. Gasibu Barat masih belum ditertibkan. Rencannya para PKL di jalan tersebut baru akan ditertibkan pekan depan. Ketatnya penjagaan petugas di sejumlah titik di kawasan Gasibu, ternyata membuat kawasan CFD Dago menjadi kawasan pelarian para PKL. Di kawasan ini, jumlah PKL tampak lebih banyak dibandingkan pekan sebelumnya. Hal ini juga yang diakui Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. "Ya memang ada PKL yang pindah ke sana. Tetapi nanti akan kita tertibkan juga. Karena beberapa warga juga telah mengeluhkan hal tersebut," ujar pria yang akrab disapa Emil saat memantau kawasan Gasibu, Minggu (23/3).
Menurut Emil, berdasarkan hasil pemantauan ternyata sebagian besar PKL di kawasan Gasibu bukan warga Kota Bandung. Sebagian juga ternyata bukan "murni" PKL, karena beberapa di antaranya merupakan pengusaha. "Kalau PKL itu yang benar-benar bawa barang dagangan sendiri. Tapi nyatanya tidak. Kebanyakan mereka pengusaha besar," ujarnya.
Selain itu, Emil mengaku, melihat adanya truk-truk besar yang membawa barang dagangan PKL Gasibu saat dini hari. Hal ini juga menunjukkan sejumlah PKL merupakan para pengusaha formal. "Jadi memang ada beberapa kategori PKL, kalau yang memiliki toko dan menyuruh karyawannya berdagang tentu itu bukan PKL. Termasuk juga orang kaya yang berdagang dengan mobil itu bukan PKL," tegasnya.
"Pemkot Bandung hanya akan membantu PKL yang benar-benar berdagang untuk keperluan hidupnya. Dan tentu harus ber KTP Kota Bandung. Nyatanya PKL di Gasibu ternyata 90 persen bukan warga Kota Bandung," lanjutnya.
Proses
Emil mengatakan, penertiban kali ini memang terus dalam proses. Saat ini penertiban PKL di kawasan Gasibu masih berfokus pada kelancaran lalu lintas di kawasan gasibu. Jika biasanya selalu menimbulkan kemacetan, tetapi kini sudah mulai lancar. "Kita prioritaskan itu dulu (kelancaran lalu lintas, red). Nanti selanjutnya penataan yang lain, karena tahun ini Lapangan Gasibu juga akan direnovasi," katanya.
Disinggung tentang penataan PKL, Emil mengatakan, pada April mendatang Pemkot Bandung akan mengeluarkan kartu PKL. Kartu ini, nantinya akan menjadi alat kontrol bagi Pemkot Bandung dalam mendata jumlah PKL. Selain itu, pemegang kartu PKL akan memperoleh prioritas untuk memperoleh bantuan dari Pemkot Bandung.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara mengatakan, pada pekan kedua ini personel yang diturunkan berjumlah 500 orang. Mereka terdiri atas Satpol PP Kota Bandung, Linmas, Dishub, Damkar, TNI, dan aparat kewilayahan.
Evaluasi di pekan lalu, yaitu masih banyaknya parkir liar di kawasan Gasibu. Oleh karenanya, pekan ini parkir juga menjadi sasaran penertiban. Sedangkan PKL didorong masuk ke kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat.
Dari pantauan "GM" di Jln. Surapati tidak lagi ditemui PKL. Hal tersebut berbeda dengan pekan sebelumnya. Situasi yang sama juga terlihat di Jln. Diponegoro, tepatnya dari pertigaan Jln. Sentot Alibasyah ke arah Pusdai. Di jalan tersebut tidak lagi tampak PKL berjualan.
Namun PKL yang berada di Jln. Gasibu Barat masih belum ditertibkan. Rencannya para PKL di jalan tersebut baru akan ditertibkan pekan depan. Ketatnya penjagaan petugas di sejumlah titik di kawasan Gasibu, ternyata membuat kawasan CFD Dago menjadi kawasan pelarian para PKL. Di kawasan ini, jumlah PKL tampak lebih banyak dibandingkan pekan sebelumnya. Hal ini juga yang diakui Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. "Ya memang ada PKL yang pindah ke sana. Tetapi nanti akan kita tertibkan juga. Karena beberapa warga juga telah mengeluhkan hal tersebut," ujar pria yang akrab disapa Emil saat memantau kawasan Gasibu, Minggu (23/3).
Menurut Emil, berdasarkan hasil pemantauan ternyata sebagian besar PKL di kawasan Gasibu bukan warga Kota Bandung. Sebagian juga ternyata bukan "murni" PKL, karena beberapa di antaranya merupakan pengusaha. "Kalau PKL itu yang benar-benar bawa barang dagangan sendiri. Tapi nyatanya tidak. Kebanyakan mereka pengusaha besar," ujarnya.
Selain itu, Emil mengaku, melihat adanya truk-truk besar yang membawa barang dagangan PKL Gasibu saat dini hari. Hal ini juga menunjukkan sejumlah PKL merupakan para pengusaha formal. "Jadi memang ada beberapa kategori PKL, kalau yang memiliki toko dan menyuruh karyawannya berdagang tentu itu bukan PKL. Termasuk juga orang kaya yang berdagang dengan mobil itu bukan PKL," tegasnya.
"Pemkot Bandung hanya akan membantu PKL yang benar-benar berdagang untuk keperluan hidupnya. Dan tentu harus ber KTP Kota Bandung. Nyatanya PKL di Gasibu ternyata 90 persen bukan warga Kota Bandung," lanjutnya.
Proses
Emil mengatakan, penertiban kali ini memang terus dalam proses. Saat ini penertiban PKL di kawasan Gasibu masih berfokus pada kelancaran lalu lintas di kawasan gasibu. Jika biasanya selalu menimbulkan kemacetan, tetapi kini sudah mulai lancar. "Kita prioritaskan itu dulu (kelancaran lalu lintas, red). Nanti selanjutnya penataan yang lain, karena tahun ini Lapangan Gasibu juga akan direnovasi," katanya.
Disinggung tentang penataan PKL, Emil mengatakan, pada April mendatang Pemkot Bandung akan mengeluarkan kartu PKL. Kartu ini, nantinya akan menjadi alat kontrol bagi Pemkot Bandung dalam mendata jumlah PKL. Selain itu, pemegang kartu PKL akan memperoleh prioritas untuk memperoleh bantuan dari Pemkot Bandung.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara mengatakan, pada pekan kedua ini personel yang diturunkan berjumlah 500 orang. Mereka terdiri atas Satpol PP Kota Bandung, Linmas, Dishub, Damkar, TNI, dan aparat kewilayahan.
Evaluasi di pekan lalu, yaitu masih banyaknya parkir liar di kawasan Gasibu. Oleh karenanya, pekan ini parkir juga menjadi sasaran penertiban. Sedangkan PKL didorong masuk ke kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !