Deklarasi anti Syi’ah Indonesia menuai kritik

  Banyak pihak mengecam suatu pernyataan sebuah kelompok Muslim pro Sunni pada akhir bulan lalu, karena menghasut penganiayaan terhadap kaum minoritas Syi’ah di Indonesia dan kekerasan di antara para anggota kedua sekte Islam tersebut.

“Ini adalah pidato kebencian dan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia,” ujar Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute for Democracy and Peace, kepada wartawan di Jakarta.

Dia merujuk pada deklarasi dengan banyak butir yang dikeluarkan oleh sebuah kelompok baru yang disebut Aliansi National Anti Syi’ah (ANAS) selama acara pada tanggal 20 April di Masjid Al Fajar di Bandung, Jawa Barat, yang dihadiri lebih dari 1.000 orang.

“Ajaran Syi’ah... merupakan doktrin yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah,” menurut deklarasi itu, yang menggambarkan Syi’ah sebagai sekte dakwah yang menyebarkan ”ajaran sesat”.

Doktrin itu menyatakan bahwa para pemimpin organisasi Muslim yang berpartisipasi setuju untuk memaksimalkan langkah-langkah antisipatif, proaktif, dan pencegahan” untuk mempertahankan diri dari ”penipuan iman” oleh kelompok Syi’ah, dan menekan pemerintah untuk mencabut izin dari lembaga-lembaga Syi’ah di seluruh Indonesia.

Dipimpin oleh Athian Ali, ANAS didukung oleh beberapa ulama terkemuka. Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Cholil Ridwan terdaftar di program resmi sebagai peserta. Abdul Hamid Baidlowi, seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU), merupakan salah satu peserta, menurut Jakarta Post.

Muhammad Amin, seorang warga Bandung berusia 26 tahun, juga hadir di sana.

“Sebagian dari tujuan deklarasi ANAS adalah untuk mendorong masyarakat untuk tidak memilih Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) karena partai ini telah setuju untuk mendukung pengikut Syi’ah sebagai wakil rakyat,” katanya kepada Khabar Southeast Asia, merujuk kepada Jalaluddin Rakhmat, seorang kandidat Syi’ah yang memperebutkan sebuah kursi di pemilu legislatif nasional di Jawa Barat.

“Sebuah langkah mundur bagi Indonesia”

Deklarasi tersebut mengundang kecaman luas.

Ahmad Fuad Fanani, dari Maarif Institute for Culture and Humanity di Jakarta, menggambarkan manifesto ANAS sebagai panggilan untuk sektarianisme.

“Saya berharap mereka mengetahui konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari peristiwa ini. Dalam jangka pendek, hal itu bisa membahayakan keamanan di Indonesia,” katanya kepada Khabar. ”Dalam jangka panjang, ini akan menjadi langkah mundur bagi Indonesia dalam hal toleransi beragama."

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafis Abbas juga berbagi pendapat.

“Kita harus menghormati hak-hak orang lain. Jika kita ingin melawan sesuatu yang kita tentang, kita harus mengikuti prosedur. Acara semacam ini hanya akan menimbulkan lebih banyak pemecahan di antara umat Islam,” kata Hafis kepada Khabar.

Para pemimpin agama juga mengkritik ANAS dan menghimbau umat Islam dari semua sekte untuk tetap tenang.

“Mari kita duduk dan menemukan solusi untuk ini. Kami berharap bahwa pemerintah kita juga akan membahas situasi ini dengan segera,” kata seorang ulama dari Bandung, Fakhrudin Sidik.

Sedangkan untuk komunitas Syi’ah, mereka mengirim surat kepada pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan tentang deklarasi tersebut dan meminta pemerintah untuk campur tangan, kata Abdi M. Soeherman, seorang juru bicara Syi’ah.

Deklarasi ANAS melanggar baik UUD Indonesia dan juga salah satu prinsip dasar bangsa itu, yaitu Pancasila, ujar Abdi kepada Khabar.

“Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk meyakini agama mereka,” katanya. ”Saya berharap siapa pun yang bertanggung jawab untuk pidato kebencian seperti ini akan dibawa ke pengadilan.”

Sumber//