Sjukri mengatakan itu merupakan pernyataan yang salah kaprah. Pasalnya, bila melihat kondisi koperasi saat ini memang berjalan tidak baik, artinya bukan koperasinya yang salah melainkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan.
"Kita dapat melihat bahwa tekanan Neo-Liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada Koperasi untuk berkembang," kata Sjukri.
Sjukri menambahkan, anggota KUD yang tercatat di seluruh Indonesia mencapai 13,4 juta Kepala Keluarga. Dimana, sebagian besar merupakan Petani dan Nelayan. Artinya ada sekira 6 juta Kepala Keluarga yang bergantung pada koperasi.
"Distribusi barang-barang subsidi, khususnya pupuk dan sarana pertanian tidak lagi dikuasakan penuh kepada Koperasi, akibatnya adalah munculnya para tengkulak dengan modal-modal besar yang seenaknya memainkan ketersediaan pasokan pupuk dan sarana pertanian, sehingga menekan harga di tingkat Petani," tuturnya.
Selain itu yang tidak boleh dilupakan, ujar Sjukri, Indonesia pernah menorehkan prestasi swasembada pangan pada 1987/1988 dan mendapatkan penghargaan dari FAO. "Perlu diingat bahwa Negara dengan keberpihakannya pada masa itu, dan bersama KUD dapat membuat sejahtera para Petani dan Nelayan di desa-desa," terangnya.
Pemerintah tentunya harus bisa terus mendorong perkembangan koperasi dengan berbagai pembinaan anggotanya serta menata manajemen yang baik.
Sementara itu, Ketua Umum Induk KUD, Herman Y.L Wutun, pernyataan Jokowi saat kampanye di Indramayu, Jawa Barat pada Selasa 17 Juni 2014, menyangkut koperasi merupakan pencideraan terhadap cita-cita luhur pendiri bangsa.
Apalagi, mantan Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohamad Hatta alias Bung Hatta yang juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia pernah menyatakan kalau berkoperasilah, maka bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan.
"Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai Capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari Koperasi," tuturnya.
Dia juga mengingatkan, bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, di Pasaln 4 juga disebutkan kalau perekonimian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.
"Itulah sebabnya dikatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Bangsa Indonesia. Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan atau pembangunan ekonomi masyarakat, yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya dan karateristik Bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan gotong royong," pungkasnya.
Sumber//
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !