Yossi mengakui, penjangkauan atau penertiban seringkali dilakukan sebagai salah satu program penanganan PMKS. Namun tidak jarang petugas kesulitan dalam hal tempat tinggal bagi mereka yang terkena penertiban.
"Tahun yang akan datang kita harapkan sudah ada tempat yang representatif (Puskesos, red)," kata Yossi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Program Penanganan PMKS di Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan, Jln. Peta, Senin (8/9).
Menurut Yosi, Pemkot Bandung sangat peduli terhadap penanganan PMKS dan diharapkan masyarakat ikut memberikan kontribusi. "Ini satu permulaan bagus, semua stakeholder duduk bersama dalam rakor untuk menformulasikan penanganan PMKS di Kota Bandung. Mudah-mudahan ada formulasi yang pas," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos Kota Bandung, Medi Mahendra mengatakan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung akan melibatkan elemen masyarakat di kewilayahan untuk mendata PMKS. Pemkot tak bisa bergerak sendirian dan harus ada keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat.
"Tahun 2014 ini pendataan dan tahun 2015 sudah kita alokasikan anggaran untuk pendataan dengan melibatkan stakeholder, seperti karang taruna dan elemen masyarakat lainnya. Karena mereka yang lebih tahu jumlah riil di lapangan," ujar Medi di sela-sela rakor, Senin (8/9).
Dinamis
Menurut Medi, keterlibatan elemen masyarakat dalam pendataan diperlukan karena jumlah PMKS sangat dinamis. "Bicara PMKS, hari ini jumlahnya sekian, tapi ini bisa bertambah atau berkurang. Kita enggak pernah tahu, kondisi masyarakat sekarang bisa saja stabil tapi besok dengan berbagai persoalan yang terjadi bisa juga jatuh miskin," katanya.
Jumlah PMKS yang sudah terdata mencapai 110.570 orang. Terdiri dari anak telantar, anak jalanan, lansia telantar, dan penyandang disabilitas. Namun karena dinamis, maka jumlah tersebut bisa berkurang atau bertambah. Karena itu, Dinsos mengadakan rakor peningkatan program penanganan PMKS di Kota Bandung dengan mengundang stakeholder sosial, pemerintah, dan pegiat sosial.
"Rakor ini untuk menyamakan persepsi. PMKS ini tak bisa ditangani pemerintah semata, harus ada keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat. Keterlibatan elite-elite masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan, perannya sudah dirasakan. Sehingga ke depan diharapkan bisa semakin menentukan langkah dan harmonisasi dalam penanganan PMKS ini," katanya.
Dengan rakor ini diharapkan semua berpartisipasi dalam penanganan PMKS sesuai kapasitasnya masing-masing. Dinsos selama ini sudah melakukan operasi-operasi penjangkauan bekerja sama dengan instansi lainnya.
"Dalam waktu dekat pemkot akan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 750 juta di anggaran perubahan. Tujuannya untuk menambah personel yang akan ditempatkan di 15 titik untuk melakukan penertiban, penjangkauan, dan pembinaan," kata Medi.
Sumber//
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !