"Para kepala dinas hanya mutasi dan rotasi, tapi ada satu dinonaktifkan dan jabatan Satpol PP dikosongkan sementara karena akan dijabat oleh anggota TNI dari Kopassus," ujar Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, di Balai Kota, Senin (22/9/2014).
Emil mengatakan, selain untuk penyegaran, mutasi dan rotasi itu juga sebagai evaluasi bagi pejabat yang tidak mencapai target dalam perbaikan pelayanan masyarakat dan pembangunan fisik yang diberikan di masa kepemimpinannya selama satu tahun ini.
"Jadi, dalam setahun saya memberikan target-target dan belum terkejar. Selain itu ada yang secara pribadi tidak memungkinkan. Jadi ini sudah melalui analisis komprehensif," ujarnya.
Menurut Emil, kepala dinas yang baru memiliki kewajiban membereskan semua program sesuai dengan target tahun kedua. "Jabatan Kasatpol PP dipercayakan kepada Kopassus dengan harapan mampu menyelesaikan masalah di Kota Bandung, khususnya penegakan perda dan menjaga ketertiban," ujar Emil.
Emil mengatakan, yang akan menjabat Kasatpol PP adalah Mayor Chaerul Anam, perwira terbaik di Kopassus Batujajar. "Kasatpol PP belum dilantik Selasa ini karena masih menunggu surat izin kesatuannya," ujar Emil.
Selain merotasi jajaran eselon II, Emil juga mengganti ajudan Alfa, oleh Karpati. "Saya ganti ajudan karena tidak bisa mengikuti irama kerja dan semua kegiatan yang cukup padat," ujar Emil.
Emil mengaku sering jalan sendirian di tengah malam tanpa ditemani ajudan. "Ajudan harus disiplin dan mengikuti terus kegiatan. Ini mah saya sering jalan sendiri. Mudah-mudahan ajudan sekarang kuat dan mampu," ujar Emil sambil memperkenalkan ajudan barunya.
Emil juga berjanji, setelah eselon dua, pekan depan akan melakukan mutasi rotasi dan mengganti para camat dan lurah. "Camat dan lurah tidak sekadar dirotasi, tapi ada yang diganti. Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk jabatan promosi," ujar Emil.
Kegagalan Kaderisasi
Adanya mutasi rotasi eselon II di jajaran Pemkot Bandung dan diangkatnya Kepala Satpol PP Kota Bandung oleh perwira Kopassus mendapat tanggapan dari beberapa anggota DPRD Kota Bandung.
Ade Fahruroji dari Fraksi Hanura mengatakan, Wali Kota harus mengkaji rekam jejak pejabat yang akan dirotasi atau dimutasi berdasar informasi yang utuh dan valid. "Tanpa kajian rekam jejak, harapan peningkatan kinerja dengan adanya rotasi dan mutasi ini sulit didapatkan," ujar Ade.
Bahkan menurut Ade, sangat mungkin pejabat yang baru ditempatkan memiliki integritas profesional dan integritas moral lebih rendah ketimbang pejabat yang digantikan.
Berkaitan dengan jabatan Kasatpol PP yang ditempati oleh perwira Kopassus, Ade mengatakan, ini membuktikan kegagalan kaderisasi di tubuh Pemkot Bandung atau Wali Kota gagal melihat kompetensi yang dimiliki oleh birokrat yang ada.
Menurut Ade, logika sederhananya, dari ribuan PNS di lingkungan Pemkot, dalam pandangan Wali Kota tidak ada yang memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan Kasatpol PP. "Di tengah pendekatan humanistis yang kini banyak diadopsi oleh banyak pemerintah daerah dalam penegakan perda seperti disimbolkan dengan tampilnya Pol PP cantik, apa tidak kontradiktif dengan penempatan seorang perwira militer," tanya Ade.
Ade mengatakan, seandainya Wali Kota tidak melihat adanya PNS yang memiliki kapabilitas untuk posisi Kasatpol PP dan juga melihat tingkat kesulitan yang tinggi dalam penegakan perda hingga memilih perwira militer untuk memimpin Satpol PP, maka Kasatpol yang berasal dari militer tersebut harus siap berada di kultur demokrasi, tidak lagi berada dalam kultur komando.
Aan Andi Purnama dari Fraksi Demokrat mengatakan, reformasi birokrasi yang dijanjikan Ridwan Kamil dirasa belum menyentuh akar persoalan. "Rotasi dan mutasi terkesan hanya melaksanakan kewajiban biasa, padahal permasalahan kepegawaian di jajaran Pemkot Bandung sudah sangat tidak sehat," ujar Andi.
Menurut Andi, banyak pelanggaran terjadi dalam sistem kepegawaian, tapi dibiarkan tanpa ada perbaikan. Rotasi, kata Andi, terkesan tebang pilih, banyak pejabat yang dalam menduduki jabatannya sudah lebih dari 5 tahun tapi tidak di rotasi. Padahal itu jelas bertentangan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil nasional.
Andi mengatakan kesalahan penempatan kepegawaian yang paling serius adalah penetapan promosi jabatan yang tidak didasarkan dengan sistem senioritas dan merit system sehingga ada pejabat yang baru bergolongan III/C tapi bisa membawahkan pejabat lainnya yang menjadi anak buahnya yang bergolongan IV/A.
Menanggapi jabatan Satpol PP oleh anggota Kopassus, Andi mengaku belum tahu apa pertimbangan Kasatpol PP harus dari TNI. "Saya tahunya TNI dan Satpol PP berbeda, TNI urusannya pertahanan dan keamanan, sedangkan Satpol PP urusan ketenteraman dan ketertiban," ujar Andi.
Sumber//
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !