Pemkot Masih Cari Payung Hukum Berkenaan Besaran SPP dan DSP

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku belum menandatangani peraturan terkait pendanaan pendidikan oleh masyarakat berkenaan dengan sumbangan penyelengaraan pendidikan (SPP) dan dana sumbangan pendidikan (DSP) tingkat SMA/SMK negeri. Pihaknya masih mencari payung hukum yang pas untuk menaungi hal tersebut.

"Sedang dicari administrasi yang pas, tapi tujuannya baik untuk meregulasi. Kalau sekolah gratis sedang dikaji terus, bahasanya mah kalau ada uangnya saya juga pingin gratis," ujar Ridwan di gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Jumat (31/10/2014).

Batas maskimal SPP tingkat SMA/SMK negeri ini akan ditetapkan sebesar Rp 300.000/bulan/orang dan DSP Rp 4,5 juta. Namun hingga kini belum ditentukan regulasi ini akan diatur dalam sebuah keputusan, peraturan wali kota atau edaran. Meski begitu, regulasi ini sangat dibutuhkan agar sekolah tidak menetapkan biaya iuran melebihi aturan yang ada. Karena itulah, dalam minggu-minggu ini Ridwan mengharapkan aturan yang pas udah bisa ia keluarkan.

Sumber//