Tarik Ulur Menteri Kabinet Jokowi, Pengumuman Ditunda

Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, rakyat Indonesia menanti pengumuman menteri kabinet. Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan benar-benar mampu menghadirkan kabinet yang bersih dan tidak transaksional sebagaimana mereka janjikan saat kampanye.

Namun, pengumuman yang sedianya dilakukan Selasa 21 Oktober 2014 urung dilakukan. Sejak Selasa pagi kabar tempat pengumuman telah menyebar. Berhembus kabar pengumuman dilakukan Selasa siang di Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian berganti di Tanjung Priok hingga pada Selasa malamnya tersiar kabar batalnya pengumuman itu.

Informasi dari Istana Negara pada Selasa malam, mengonfirmasi bahwa tidak ada agenda pengumuman menteri kabinet. Mereka hanya menyebutkan bahwa Presiden Jokowi masih menyeleksi menteri-menterinya. 

Seharian ini, Jokowi memang sibuk menerima tamu yang datang dan pergi silih berganti. Mereka yang bertandang ke Istana Negara itu memang yang selama ini disebut-sebut masuk bursa kabinet. 

Sejak pagi, tampak Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno yang mondar-mandir menemui Jokowi dengan membawa kertas yang disebut-sebut berisi struktur kabinet.

Rini sejak awal digadang-gadang menjadi menteri ekonomi dan keuangan. Kemudian ada Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, yang juga disebut sebagai calon menteri sekretaris negara.

Para tamu yang datang kemudian antara lain mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Politikus PDIP Aria Bima, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Belakangan, beredar kabar Muhaimin memilih tidak menjadi menteri karena tetap akan menjadi ketua umum partai.

Pemanggilan sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa menteri itu mengundang tanya karena sebelumnya Jokowi mengaku telah memanggil semua calon menterinya di Istana pada Senin malam hingga Selasa dini hari. 

Menurutnya, nama-nama itu sudah mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ini sudah masukan PPATK, KPK, masih kurang nggak?" kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.

Dia mengaku sempat mengevaluasi ulang nama-nama menteri setelah diberi catatan KPK dan PPATK. Jokowi-JK dikabarkan harus merombak nama kabinet yang telah mereka susun jauh-jauh hari. Pasalnya, 43 nama tersebut ada yang diberi catatan tidak baik oleh KPK. 

Meski memberikan catatan-catatan khusus untuk menjadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan kabinetnya mendatang, KPK tak bisa menjamin sepenuhnya, apabila ada nama-nama yang selama ini belum pernah bersentuhan dengan KPK atau tidak diberi catatan oleh KPK, kemudian mereka menjabat menteri dan mereka tidak akan korupsi.

"KPK juga tak pernah menjamin itu. Yang pasti Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK," kata pria yang baru dilantik sebagai Deputi Pencegahan KPK ini.

Harapan Publik

Publik menunggu bagaimana komposisi kabinet pemerintahan dari Presiden Joko Widodo lima tahun mendatang. Agar memenuhi harapan, pengamat politik Muhammad Qodari meminta Presiden Joko Widodo mengikuti saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"100 persen, Jokowi sebaiknya mengikuti penilaian KPK," kata Qodari saat dihubungi VIVAnews, Senin malam 20 Oktober 2014.

Qodari mengatakan, 43 nama yang disodorkan Jokowi sudah dikembalikan lagi oleh KPK. Sejumlah nama diberi tanda merah dan kuning.

"Calon-calon bermasalah besar merah dan berpotensi bermasalah kuning. Tidak ditandai clear aman," ujarnya.

Qodari menuturkan, sebaiknya Jokowi mencoret mereka yang ditandai merah. Bahkan yang kena tanda kuning pun sebaiknya dicoret juga. "Jangan ambil risiko," jelasnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan kepada Presiden Indonesia yang baru saja dilantik, Joko Widodo, untuk menunda pengumuman nama-nama yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang karena ada beberapa nama calon menteri yang diusulkan oleh Jokowi berpotensi bermasalah.

"ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk kabinet diduga bermasalah karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan di Jakarta, Senin 20 Oktober 2014.

Ade mengatakan, ICW menemukan setidaknya ada empat calon menteri yang diragukan komitmen dalam pemberantasan korupsinya. Namun, dia enggan menyebut nama-nama yang dia maksud.

"Figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang mencurigakan," katanya.

Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, meskipun KPK dan PPATK telah memberikan sejumlah catatan terhadap nama-nama yang diajukan sebagai calon Menteri, hak untuk memilih Menteri adalah hak pribadi Jokowi sebagai Presiden.

"Kalau (ditandai) kuning tapi kalau dinilai pak Jokowi penting, itu hak prerogatif beliau," ujar Eva.

Saat disinggung apakah dia siap apabila ditunjuk menjadi Menteri, Eva mengatakan bahwa hal tersebut adalah penugasan. Namun menurut dia, hal tersebut harus lewat Ketua Umum karena jalurnya adalah melalui Partai Politik.

"Aku lihatnya penugasan bukan penawaran. Ya kita laksanakan, namanya tugas," ujar dia.

Ditunggu DPR

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan pembentukan formasi alat kelengkapan dewan tidak harus menunggu Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya. DPR, menurutnya, adalah lembaga independen yang tidak berkaitan dengan eksekutif.

"Kita memang memantau dan melihat nomenklatur dari kementerian, tapi itu kan sudah diatur Undang-Undang Kementerian. Pasti formasi kabinet tidak akan jauh seperti yang diatur undang-undang," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.

Jika nantinya ada nama kementerian yang berubah, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu menjamin masih bisa diakomodasi di 11 komisi yang ada di DPR sekarang.

"Berubah nama, tapi kan tidak berubah fungsi dan bidangnya. Tapi kalau bidang, sebagian besar tetap sama," ujarnya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menegaskan bahwa matriks pembagian jatah pimpinan komisi versi Koalisi Merah Putih yang selama ini beredar adalah tidak benar.

"Itu simulasi. Belum ada ketetapan apapun yang mengikat. Kalau barangkali sudah tersebar informasi itu, itu sah-sah saja orang mensimulasikan," katanya.

Lantas, kapan pengumuman menteri kabinet akan dilakukan?

Wakil Presiden Jusuf Kalla masih memproses nama-nama kandidat menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Proses ini mengacu pada rekomendasi yang diberikan KPK dan PPATK.

"Masih dalam proses, bisa malam, bisa besok," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.

JK mengakui adanya kode warna sebagai catatan para calon menteri yang diterimanya dari KPK. JK menegaskan, dia dan Jokowi akan mempertimbangkan kode warna itu terutama yang berwarna kuning muda.

"Kalau baca keterangan Pak Zulkarnain hari ini, tentu punya tingkat masing-masing. Kuning muda itu banyak aduan masyarakat. Kalau semua aduan dipertimbangkan waduh, semua orang ngadu," ujarnya.

Menurut dia, jangan sampai aduan-aduan masyarakat ini justru menghalangi orang untuk menjadi menteri. Baginya, semua harus mengacu pada proses hukum, di mana ada asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, untuk nama-nama calon menteri yang diberi kode berwarna merah oleh KPK dan PPATK, JK memastikan, nama-nama tersebut tidak akan ditunjuk sebagai menteri. Meski begitu, JK enggan membeberkan siapa saja nama calon menterinya yang diberi tanda merah. "Yang merah saya tidak tahu," ujarnya.

 

Sumber//