Komunitas Nelayan Datang ke Komisi IV DPR RI Meminta Menteri Susi Dicopot

Komunitas nelayan se-Indonesia rupanya merasa jengkel dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tidak berpihak terhadap para nelayan. Saking kesalnya dengan kebijakan yang memberatkan nasib nelayan, komunitas nelayan se-Indonesia itu ramai-ramai datang ke Komisi IV DPR RI yang membidangi kelautan, agar Menteri Susi dicopot dari jabatannya.


Tuntutan itu terkait dengan rencana kebijakan Susi, yang hanya akan memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada kapal nelayan di bawah 30 gross ton. Serta larangan menangkap lobster dan kepiting.


"Menteri Susi tidak mengerti kalau nelayan direpotkan soal ukuran tangkapan ikan," kata Ketua Serikat Nelayan Tradisional Kajidin, dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).


Bambang yang mewakili Front Nelayan Bersatu, mengatakan,banyak orang yang tidak memahami kehidupan nelayan memuji kebijakan Susi. Walau pada kenyataannya, bagi nelayan berbagai kebijakan itu justru membuat susah, membunuh lapangan kerja nelayan.



"Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami sarankan kepada Bapak Presiden agar mengganti menteri ini," kata Bambang, dengan suara lantang.



Sementara itu, Komisi IV berjanji bakal melakukan kajian. "Bila kebijakan memunculkan masalah baru, harus direvisi," kata anggota Komisi IV Ono Surono. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.


Herman juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, begitu juga DPR. "Kalau rakyatnya makin sulit, tentu tugas DPR untuk membela rakyat," kata Herman.

sumber//