“Seorang direksi BUMN gajinya selangit ditambah bonus dan tantim, yang sampai ratusan juta, sementara seorang Presiden tidak sampai ratusan juta. Bagaimanapun Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kalau di swasta adalah CEO- Presiden Direktur,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Selain itu, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Ekonomi-Keuangan itu menambahkan, perlu dilakukan standarisasi atau diatur standarisasi gaji pejabat dan Direksi BUMN karena ada hal yang aneh dan tidak wajar.
“Mana mungkin Presiden Direktur (Presiden) gajinya lebih rendah dari pada supervisornya atau lebih rendah dari manajernya. Makanya akan kita tata,” kata politisi PAN itu.
Khusus mengenai gaji Direksi BUMN, Taufik mengatakan, seringkali dilematis karena BUMN memiliki aset yang hampir empat kali lebih besar dari APBN.
Ia menyebutkan, aset sebuah BUMN bisa mencapai Rp4.000 triliun, sedangkan APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun.
Misalnya, take home pay para direksi BUMN mencapai Rp200 juta hingga Rp300 juta. Itu belum termasuk bonus dan tunjangan lain.
“Yang lucu, ada BUMN rugi tapi gajinya direksinya selangit. Jadi jangan hanya menyoroti anggaran kasur, toilet tetapi yang jumlahnya triliunan lepas dari pengawasan masyarakat,” kata dia.
Taufik juga mempertanyakan BUMN yang masih meminta Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Ada BUMN minta PMN, kemudian disetujui bersama dengan DPR tapi gaji direksi BUMN lebih tinggi dari Presidennya bahkan empat kali lipat,” demikian Taufik.
Sumber
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !