Area Alun-alun Mei Ditutup // PAD Pemprov Jabar Triwulan Pertama Capai 4,681 Triliun

Area Alun-alun Mei Ditutup

Mulai Mei lusa, Alun-alun Kota Bandung akan ditutup sementara. Pasalnya, Alun-alun Kota Bandung akan direnovasi dan digadang-gadang kembali menjadi tempat pemersatu warga Kota Bandung."Coba lihat sekarang, Alun-alun tidak diminati karena kondisinya seperti itu," kata Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Senin (28/4).

Rencananya, Alun-alun Kota Bandung akan dibuat canggih. Di lokasi tersebut akan dibuat ruang aktif dan ruang pasif. Renovasi juga termasuk dengan perbaikan halte bus yang berada di Jln. Asia Afrika. "Nantinya halte bus akan panjang. Dilengkapi dengan wifi. Bisa baca-baca sambil menunggu bus," kata Emil.

Untuk merenovasi Alun-alun, Emil memperkirakan menelan biaya sekitar Rp 5 miliar-Rp 10 miliar. Dana tersebut tidak berasal dari APBD Kota Bandung, melainkan dari konsorsioum pengusaha properti di Kota Bandung.

"Tidak ada dana APBD sama sekali. Semua dibangun dari dana pihak ketiga. Saat ini tengah dibahas poin kerja samanya. Dan, diharapkan selesai pada saat Kota Bandung ulang tahun (25 September, red) atau paling lama pada malam tahun baru nanti," ujarnya.

Utang budi

Meski renovasi tersebut dibiayai oleh pengusaha, Emil mengaku tidak akan merasa berutang budi. Para pengusaha tersebut tetap harus menempuh jalur sesuai prosedur jika ingin memperoleh perizinan di Kota Bandung. Selama prosedur dipenuhi oleh para pengusaha, maka Pemkot Bandung akan memberikan izin.

"Prinsipnya kita ingin mempermudah proses perizinan. Tetapi bukan sogok-sogokan. Selama sesuai aturan, kita akan beri izin. Contohnya, ada izin yang diberikan dengan mudah untuk pembangunan di kawasan Bandung Timur. Mereka dipermudah karena sesuai prosedur," ungkap Emil.

Selain itu, taman yang telah direnovasi juga tidak akan di-branding dengan nama-nama pengusaha atau perusahaan pemberi hibah. "Kalau ada merek tidak boleh. Tetapi kalau disebut asal donasinya, itu boleh," ujar Emil.

sumber//

PAD Pemprov Jabar Triwulan Pertama Capai 4,681 Triliun

Hingga Maret 2014 atau triwulan pertama tahun anggaran 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 4,681 triliun. Jumlah ini sekitar 23,51 persen dari total target pendapatan daerah 2014 sebesar Rp 19,9 triliun.
Ditemui di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Senin (28/4/2014), Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, realisasi pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber pendapatan.
Di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD sah lainnya. Termasuk juga dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
Iwa menjelaskan, dari realisasi tersebut pendapatan yang berasal dari pajak daerah senilai Rp 2,987 triliun atau 24,45 persen dari target keseluruhan pajak daerah di 2014 sebesar Rp 12,2 triliun. Pendapatan dari retribusi daerah sebesar Rp 10,6 mily=iar atau 18,46 persen dari target retribusi 2014 senilai Rp 57,67 miliar.
Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4 milyar atau 1,49 persen dari target Rp 273 triliun. Serta dari pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp 116 miliar atau 23,66 persen dari target Rp 491,4 miliar.
"Jadi total PAD sampai Maret ini Rp 3,12 triliun atau 23,92 persen dari target PAD sekitar Rp 13 triliun. Ini belum termasuk realisasi penerimaan pajak rokok. Direncanakan hasil evaluasi dengan Kemenkeu, baru bisa masuk di minggu kedua bulan Mei 2014. Pajak rokok ini targetnya Rp 1,57 triliun, sekitar Rp 400 miliar per triwulan," ujarnya.
Sementara itu, menurut Iwa, untuk pendapatan dari dana perimbangan sampai Maret ini mencapai Rp 562,56 triliun atau 19,95 persen dari target Rp 2,8 triliun. Serta dari pendapatan sah lainnya mencapai Rp 999,8 milyar atau 24,69 persen dari target Rp 4,05 triliun. "Di dalamnya termasuk alokasi dana BOS," katanya.
Iwa menjelaskan, dari sisi target pendapatan (PAD) ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan target PAD Provinsi di 2013. Tahun lalu target PAD sebesar Rp 10,51 triliun, sementara tahun ini targetnya Rp 13,037 triliun.
"Jadi ada kenaikan hampir Rp 2,5 triliun. Cukup signifikan, maka dari itu evaluasi terus dilakukan, bukan hanya per triwulan, bahkan setiap bulan. Kita kawal, takutnya ketika akhir tahun, target tidak mampu tercapai," tuturnya.
Iwa menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pihaknya berusaha untuk memperbaiki struktur organisasi di Dispenda. Tak hanya dari segi struktur, dari sisi sistem dan prosedur pun dilakukan berbagai perbaikan. Termasuk juga pembenahan dari sisi pengelolaan kas atau manajemen kas daerah.
"Misalnya, dengan informasi cepat dan akurat, yang semula informasi pendapatan seJabar bisa didapat dua minggu, tapi sekarang diupayakan informasinya bisa 3-4 hari. Dengan waktu singkat bisa tahu berapa saldo, penerimaan, dan belanja. Jadi standing kas bisa diinvestasikan dalam bentuk deposito," ungkapnya.

sumber//