Bandung Dilingkung Runtah

KOTA Bandung bakal dikelilingi sampah (dilingkung runtah, Sunda). Ancaman itu terkait masa kontrak Tempat Penampungan Akhir (TPA) Sarimukti, Kab. Bandung Barat yang akan berakhir pada tahun 2016. Kekhawatiran itu masuk akal, sebab 2,5 juta jiwa penduduk Kota Bandung menghasilkan 1.500 ton sampah per hari.

Belum lagi keterbatasan infrastruktur dan beberapa aspek lain yang dimiliki pemerintah kota, ikut pula menyebabkan permasalahan sampah ini sulit diatasi. Ironisnya, kesadaran warga dalam mengurangi timbunan sampah relatif masih rendah.

Menurut data yang diperoleh "GM" dari PD Kebersihan Kota Bandung, volume sampah yang dihasilkan Kota Bandung saat ini sekitar 1.500 ton per hari. Sekitar 1.100-1.200 ton sampah diangkut ke TPA dan sebagian atau 150-200 ton dimanfaatkan masyarakat di sumbernya dan tempat pembungan sementara (TPS) dengan cara 3R atau reuse, reduce, recycle.

Maka sisanya sekitar 100 ton tidak terangkut. Saat ini, PD Kebersihan memiliki 126 armada dan hanya 103 unit yang berfungsi optimal. Armada ini dikerahkan untuk mengangkut sampah di 164 TPS.

"Kalau teori, perhitungannya dari 1.500 ton ini harusnya ada 100 ton yang numpuk. Tapi nyatanya tidak. Artinya untuk prediksi timbunan kita enggak tahu. Karena teori untuk volume sampah ini kita ambil dari jumlah penduduk dikali 0,6 kilogram per orang per hari. Untuk per orangnya kita juga enggak tahu, apakah lebih atau kurang dari itu konsumsinya," papar Dirut PD Kebersihan Kota Bandung, Cece Iskandar saat ditemui di Hotel Horison, Jln. Pelajar Pejuang, Senin (21/4).

Cece mengakui, akibat kendala keterbatasan armada bisa menyebabkan penumpukan sampah. Tapi saat ini mulai berkurang, meski belum terbebas.

"Yang jadi masalah 'kan masih ada masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai atau jalan," tandasnya. Seperti di Jln. Cicadas, Jamika, dan Jln. Cibaduyut di mana warga tidak jarang membuang sampah di jalan.

"Penanganan sampah dengan 3R sudah dilaksanakan. Tapi belum maksimal, baru sekitar 14 persen. Karena kegiatan di sumber enggak optimal, maka proses akhir harus ada pilihan, apakah mau landfill, insinerator atau teknologi lainnya," ujarnya

Cece tak menampik, proses penanganan akhir sampah Kota Bandung masih mengandalkan TPA Sarimukti. Setidaknya sampai 2016 masih bisa membuang sampah ke TPA Sarimukti.

"Setelah itu, provinsi punya rencana ke Legoknangka. Di sana teknologinya sampah organik diolah jadi kompos dan sampah anorganik menjadi bahan bakar untuk pabrik semen. Dan sebagian masuk ke landfill," katanya.

PD kebersihan sendiri, kata Cece, tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem yang digunakan untuk proses akhir sampah. "Kita enggak punya kebijakan menetapkan (apakah landfill, insinerator atau lainnya, red). Yang penting punya sarana untuk proses akhir sanpah. Mau TPA atau insinerator atau apa pun, itu mah terserah kebijakan," terangnya.

Pelengkap

Dalam penanganan sampah di Kota Bandung ini, beberapa waktu lalu muncul alternatif yang diterapkan di masyarakat, seperi biodigester dan sistem pembakaran dalam skala kecil. Menurut Cece, keduanya bisa dijadikan pelengkap dalam penanganan masalah sampah, namun belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan sampah.

"Itu bagian yang melengkapi, untuk menyelesaikan seluruh masalah sampah di Kota Bandung enggak. Solusinya di sumbernya harus ada penanganan sampah dengan kegiatan 3R semaksimal mungkin. Namun untuk proses akhir masih tetap diperlukan, apakah itu sistem landfill, insinerator atau teknologi lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan anggaran," terang Cece.

Tak efektif

Untuk pemilahan sampah, sebenarnya Pemkot Bandung sudah menyediakan tempat sampah pelat besi dengan plastik ramah lingkungan. Dengan tempat sampah ini, sampah organik dan anorganik dipisahkan. Namun di lapangan hal tersebut belum efektif karena keduan jenis itu masih tercampur. Masyarakat masih belum terbiasa dan tidak membiasakan diri memilah sampah.

"Sebetulnya tempat sampah di jalan itu direncanakan untuk pejalan kaki. Namun memang ada di beberapa titik yang dipasang di permukiman sehingga sedikit tidak pas. Karena dari sisi aturan, masyarakat membawa sampah ke TPS, bukan ke tong sampah. Tapi nyatanya tong sampah ini banyak digunakan masyarakat untuk buang sampah. Ini akan jadi bahan evaluasi," terang Cece.

Setidaknya ada 300 titik tempat sampah yang dipasang di jalan-jalan utama. Untuk tempat sampah yang dibuat dari pelat besi ini dibutuhkan anggaran Rp 500.000 tiap titiknya dan Rp 3.000 untuk satu plastik ramah lingkungannya. Paling lama, 3 hari sekali plastik tersebut diangkut dan diganti dengan yang baru.

"Kita sedang evaluasi, untuk penempatannya akan dilihat mana yang diperlukan, apakah bahannya masih sama seperti sekarang atau tidak," katanya.

Peran masyarakat

Cece berharap warga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Minimal di rumah masing-masing ada wadah sampah dan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik.

"Sampah dari sumbernya sudah harus diolah, sampah organik ke tong kompos atau masukkan dalam biodigester atau ke lubang biopori. Sementara sampah anorganik dikumpulkan dan bisa dijual ke bank sampah," ujarnya.

Meski sudah ada pemilahan, diakui Cece, sisanya pasti masih ada. Namun jumlahnya berkurang, sehingga pembiayaan pun makin berkurang. Untuk tipping fee Rp 33.500 hingga Rp 123.000.

"Itu bisa masuk ke TPS atau TPA. Namun dengan begitu pasti sampah berkurang dan pembiayaan makin kecil," ungkap Cece. Ia berharap warga membuang sampah pada tempatnya.

 

Sumber : disini