Pemkot akan Pasang Stiker Reklame Belum Bayar Pajak // Tokoh Jabar Gagal Jadi Senator

Pemkot Bandung akan Pasang Stiker Reklame Belum Bayar Pajak

Di Kota Bandung tercatat, sebanyak 667 titik reklame milik 100 wajib pajak menunggak pembayaran pajak.

Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung sudah memberikan surat teguran kepada para penunggak pajak.

"Teguran sampai tiga kali, mulai bulan depan, reklame yang belum dibayar pajaknya ini akan ditempeli stiker di naskah reklamenya," ujar Kabid Pajak Penetapan Disyankak Kota Bandung, Ahmad Tadjudin di Balai Kota.

Tadjudin mengatakan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal), reklame yang belum bayar pajak ditempeli stiker pada naskah reklamenya bukan ditutup kain seperti halnya di Cimahi.

"Dari penempelan stiker ini, maka dinas terkait yang punya kewenangan bisa melakukan pembongkaran bila mereka terus membandel," ujarnya.

Menurut Tadjudin, penunggakan pajak atau piutang pajak reklame selalu ada karena tidak semua wajib pajak ini patuh. Saat ini ada 7.000 titik reklame by izin yang ada di Kota Bandung dengan 1.019 wajib pajak. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkot Bandung 2011, piutang pajak reklame sampai saat ini sekitar Rp 10 miliar. "Sekarang masih diproses di audit BPK (badan pemeriksa keuangan). Belum ada angka final," ujar Tadjudin.

Tadjudin mengatakan pihaknya tak tinggal diam. Teguran terus dilakukan pada penunggak pajak. Sebagian ada yang mematuhi aturan dengan melakukan pembayaran, namun tak jarang wajib pajaknya sudah pindah alamat. Karena memang pemilik titik reklame dan wajib pajak ini berbeda. '"Yang menjadi wajib pajak itu bisa perusahaan atau pun pribadi," tandasnya.

Tadjudin mengatakan, langkah penghapusan pajak, bisa dilakukan tapi penghapusan ini pun tak bisa dilakukan begitu saja harus ada runtutannya dan persyaratan-persyatan yang harus dipenuhi hingga penghapusan ini bisa dilakukan. Tentu saja penghapusan atas piutang pajak pun harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik atau pun di mata hukum.

"Pemkot sedang membuat Perda dan Perwal terkait penghapusan piutang pajak. Kalau pun misalnya ada kadarluasa piutang hingga 5 tahun, tentu harus ada pengaturannya seperti," ujarnya.

Tadjudin mengatakann tahun ini pajak reklame ditargertkan mencapai Rp 23 miliar. Tahun lalu realisasinya mencapai Rp 18,5 miliar.

 sumber//

Tokoh Jabar Gagal Jadi Senator

Sejumlah tokoh asal Jabar gagal melaju ke Senayan untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Legislatif 2014. Mereka di antaranya Nu'man Abdul Hakim, Uu Rukmana, Tubagus Dasep, dan Rudi Harsa Tanaya.

Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat mengatakan, berdasarkan hasil akhir rekapitulasi Pileg 2014, empat calon DPD yang lolos adalah Eni Sumarni (pengusaha), Oni Suwarman (pelawak), Aceng Fikri (mantan Bupati Garut), dan Ayi Hambali (pendidik/pengusaha).

"Walaupun belum ditetapkan, tetapi sudah tergambarkan keempatnya lolos ke Senayan. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang latar belakangnya dari partai politik. Mereka dari unsur sivitas akademi dan komedian," jelas Yayat di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU Jabar, Jln. Garut Bandung, Kamis (24/4).

Perolehan suara keempatnya jauh lebih banyak dibanding tokoh Jabar seperti Nu'man Abdul Hakim (mantan Wagub Jabar) yang hanya mendapatkan 229.765 suara, Uu Rukmana (politisi senior Golkar) 201.250 suara, dan T.B. Dasep (Ketua Pemuda Pancasila) 174.231 suara.

Penetapan DPD RI akan dilakukan KPU RI pada 9 Mei mendatang. Karena KPU Jabar hanya melakukan perekapan suara.

Yayat menilai rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pileg 2014 berjalan lancar. Meski banyak saksi dari partai politik yang mengeluhkan adanya penggelembungan suara, seperti di Kota Bandung dan Kab. Garut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, partisipasi pemilih tahun ini meningkat signifikan. Tapi jumlahnya tidak sesuai target. "Jumlah partisipasi 71,30%. Alhamdulillah ini meningkat tajam dibandingkan dengan pilgub kemarin yang hanya 64%," paparnya.

Politik abnormal

Banyaknya muka baru yang diprediksi melenggang ke Senayan dengan menjadi anggota senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, dinilai tokoh Jawa Barat yang juga pakar politik senior, Tjetje Padmadinata sebagai fenomena abnormal. Ada calon yang ujug-ujug dipilih padahal tidak memiliki latar politik. Sementara ada politikus atau kader partai yang mumpuni namun tidak terpilih. Ini menandakan pendidikan politik tidak berjalan baik.

"Gubernur California, Arnold Schwarzenegger juga tidak serta merta bisa langsung jadi gubernur, tapi dilatih dulu menjadi seorang politikus. Dia itu kader partai. Di kita, masyarakat asal kenal langsung memilih. Saya juga aneh," kata Tjetje kepada wartawan di sela-sela konferensi pers "Sikap Politik Paguyuban Pasundan" di kantor Paguyuban Pasundan, Jln. Sumatra Bandung, Kamis (24/4).

Lemahnya pendidikan politik di masyarakat ini diperparah dengan aspek kesukuan. Banyak warga Jabar yang tidak memilih orang Sunda. Banyak caleg yang orang Sunda asli kalah oleh orang non-Sunda yang "merumput" di daerah pemilihan Jawa Barat.

"Ditambah lagi jual beli suara. Isu ini sulit dibuktikan tapi nyatanya memang ada. Makanya sejak pemilu tahun 2004 saya sudah tidak percaya lagi dengan sistem pemilu. Kalau begini, pemilihan enggak penting, yang penting itu penghitungan suara," kata Tjetje.

Beli suara

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Prof. Didi Turmudzi. Ia mengaku banyak didatangi sejumlah caleg yang meminta pendapatnya, karena si caleg ditawari oknum yang menjanjikan kemenangan dalam penghitungan suara asal membayar sejumlah uang.

"Sistem perpolitikan dan pendidikan politik kita saat ini sudah kacau. Masyarakat terkadang memilih calon seenaknya. Ada juga yang tidak mau tahu. Dan dengan jumlah caleg yang banyak, masyarakat jadi bingung. Akhirnya asal coblos saja. Selain itu, ada yang memilih karena dibayar. Ya akhirnya hasilnya seperti sekarang ini," jelas Didi.

Di antara solusi untuk mengakhiri kekacauan ini, yakni mengembalikan semua pada UUD 1945 dan Pancasila. Sehingga sistem perpolitikan dan pendidikan politik bisa mencerdaskan semua pihak, termasuk masyarakat.

Kendati demikian, saat ini sudah terlihat para caleg yang terpilih. Ia berharap para caleg ang terpilih tersebut bisa memperhatikan pembangunan di daerah pemilihannya. Walaupun berbeda suku, agama, dan ras. Sebab masyarakat Pasundan terbuka pada siapa pun, husnuzan, positive thingking, dan menganggap siapa pun sebagai saudara.

"Oleh karenanya, para caleg dari dapil Jabar harus berterima kasih kepada masyarakat Jabar yang telah memilih mereka. Dan mari kita bangun Jawa Barat yang masyarakatnya ramah dan toleran ini," ujar Didi. Ia juga mengajak tokoh dan caleg Jabar yang tidak terpilih untuk sama-sama mengevaluasi hasil pemilu ini.

Ia menambahkan, beberapa hari lalu, Paguyuban Pasundan melakukan pleno untuk menyikapi kondisi politik yang ada. Di antara sikap politik yang kemudian diambil, pertama mengembalikan semua pada UUD 1945. Ditegaskannya, UUD 1945 adalah kata kunci yang paling mungkin mengatasi berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mengimbau segenap komponen bangsa untuk mengedepankan sikap-sikap kenegarawanan untuk kepentingan bangsa yang lebih luas.

Ketiga, mengimbau segenap komponen bangsa agar mampu menahan diri dari kondisi-kondisi yang mengakibatkan terdegradasinya bangsa dan negara. Keempat, mengimbau warga Paguyuban Pasundan untuk mendorong putra-putra terbaik bangsa yang mampu menyelesaikan masalah. Dan kelima mengimbau seluruh bangsa Indonesia agar lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Tolak tanda tangan

Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Jabar resmi ditutup setelah digelar selama tiga hari, sejak Selasa (22/4). Seluruh saksi dan perwakilan dari calon DPD dan partai politik serta KPU Kabupaten/Kota di Jabar menandatangani berita acara. Namun wakil dari PBB dan Gerindra menolak menandatangani berkas acara.

"Kita menolak karena ada perbedaan data," ujar Wakil Sekretaris DPD Gerindra Jabar, Krisna Hadia Pratama di KPU Jabar, Jln. Garut.

Ia mencontohkan, di Kab. Bekasi jumlah pemilih yang datang ke TPS tercatat 1.453.169.

"Tapi di catatan KPU tercatat 1.463.980, bedanya sampai 10 ribu lebih. Kami mengindikasikan adanya penggelembungan suara," katanya.

Sementara perwakilan Ahmad Tohari, Wakil Ketua DPW PBB menolak menandatangani berita acara karena kecewa mendengar banyaknya temuan kecurangan saat pileg lalu.

"Kami menganggap pelaksanaan pileg ini cacat hukum. Pelaksanaan tanggal 9, tapi kecurangan baru disampaikan sekarang. Ke mana aja? Berarti banyak suara hilang," katanya.

Ia mengaku kaget saat mendengar Bawaslu menyebutkan sejumlah manipulasi suara.

"Jujur saya baru tahu dan kaget mendengarnya. Kalau saya tandatangani, berarti 'kan itu ada kecurangan. Tapi bukan berarti saya ingin selesai dulu baru tanda tangan, karena kalau begitu kapan selesainya. Saya tidak mau menghalangi program pemerintah, meskipun ternyata banyak kejahatan," tuturnya.

Sementara Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat mengatakan tidak masalah jika ada saksi yang tidak menandatangani.

"Kalau tidak mau tanda tangan itu tidak memengaruhi, yang penting mayoritas saksi dan Komisioner KPU bisa menandatanganinya. Kalau saya tidak tanda tangan juga sah-sah saja. Yang penting saksi dan komisioner bisa menandatangani. Karena ini sudah suara mutlak, suara hasil penghitungan di rapat pleno," jelasnya.

 sumber//