Mengenal Lebih Dekat Komisi B DPRD Kota Bandung

Komisi B ini memiliki  tugas dalam Bidang Perekonomian Dan Keuangan,yang meliputi perdagangan dan perindustrian, pertanian ( tanaman pangan, perikanan, peternakan ), ketahanan pangan, koperasi, KUKM dan ekonomi kreatif, pariwisata, keuangan daerah, pendapatan asli daerah, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan dan penanaman modal.Komisi B ini diketua oleh Tatang Suratis dari Partai Golkar.

Menurut Tatang Suratis, Komisi B ini terkait dengan pendapatan asli daerah yaitu berhubungan dengan dinas dinas yang  menjadikan dinas mencarikan keuangan bagi rakyat untuk membiayai proses pembangunan diantaranya adalah melalui pajak daerah, distribusi melalui pendapatan daerah lainnya yang terkait dengan sarana dan prasarana pemerintahan yang disewa.

Kedua terkait dengan badan usaha milik  daerah BUMD ada empat BUMD yaitu BPR  Kota Bandung, PD kebersihan, PD pasar bermartabat dan yang terakhir PDAM tirta wening.

Kita juga memiliki fungsi terkait dengan pariwisata,Bandung, dimana kita harus bisa mempromosikan pariwsiata-pariwasata di Kota Bandung ini agar bisa mendatangkan wisatawan baik domestic maupun mancanegara untuk datang ke Bandung sehingga akan menambah asset atau pendapatan kita. 

 

Kemudian komisi B bergerak dengan dinas dinas yang lain juga yang berhubungan dengan Dispanjak, Disporat, kemudian perekonomian KUKM  juga terkait pertanian dan perternakan.

Komisi B mempunyai visi yaitu bagaimana pemerintah kota bandung mendukung dalam rangka penguatan potensi dan peningkatan pendapatan APBD melalui pajak distribusi dan PAD. Kita juga akan mengkaji sedemikian rupa sumber sumber potensi apa yang ada di Bandung yang memungkinkan bahwa APDB pendapatan itu  berguna bagi masyarakat ,serta bagai mana keuangan dari rakyat ini dapat dipersembahkan bagi rakyat dalam rangka untuk pelayanan dan kesejahteraan  publik,

Dan  yang terpenting adalah perlunya dibangun  budaya atau kultur seorang birokrat atau seorang pelayan publik yang iklash mengabdi kepada masyarakat  sebagai pemegang hak kedaulatan itu.