MENGENAL LEBIH DEKAT KOMISI D DPRD KOTA BANDUNG

Sebagai Ketua Komisi D  Ahmad Nugraha menuturkan bahwa tugas pokok dan    fungsinya  adalah di bidang kesejahteraan rakyat  dan didalam tupoksi itu item yang dilaksanakan antara lain  Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Seni Dan Budaya, Bidang Pemuda Dan Olah Raga, Bidang Agama, Tentang Perempuan Dan Keluarga Berencana, Naza Dan HIV/AIDS, dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra  itu adalah bagian- bagian yang menjadi tupoksi Komisi D di DPRD Kota Bandung.

Menurut Ahmad Nugaraha  untuk tahun 2015 ini semuanya adalah prioritas tetapi ada skala prioritas yang memang  menjadi ukuran perudang-undangan tentang urusan wajib dan itu adalah  masalah pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi sebuah hal yang sangat fenomenal di masyarakat. Karena kalau kita lihat  terkait dengan pendidikan tentunya sumber daya manusia penting sekali kedepan sebagai regenerasi penerus membutuhkan kwalitas-kwalitas manusia yang bisa menjadi pengganti kita yang sudah nilai produktifnya tidak seperti apa yang diharapkan tentunya ini sebagai bangsa sangat dibutuhkan karena maju mundurnya sebuah bangsa tergantung kwalitas manusia yang ada di negara itu sendiri. Dan ini menjadi urusan wajib dan kita giat melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang dan kita akan melaksanakan secara maksimal dan optimalisasinya kita selalu melakukan evaluasi terus menerus tentang pendidikan di Kota Bandung.

Yang kedua tentang kesehatan, dimana kesehatan sebagai pendamping. Masyarakat kita perlu sehat dan masyarakat perlu mendapat pelayanan kesehatan karena siapapun orang yang sudah sakit apalagi sakitnya sudah dianggap serius maka orang itu akan secara materi terkuras, nah ini yang menjadi prioritas kita agar pelayanan kesehatan itu tidak pada saat orang sebagai pasien tapi juga pada saat mereka sehat juga kita harus memberikan penjelasan bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi  pada masyakat agar berlaku sehat. Dan bilamana kemudian si masyarakat itu menjadi sakit maka pelayanan terbaik yang kita berikan kepada mereka.

Kita juga terus mendorong  anggaran maksimal karena di Bandung ini satu-satunya mungkin tetap adanya dana talangan atau baferstock  yaitu dana yang disimpan di Dinas Kesehatan yang tujuannya bagi warga miskin yang tidak terdaftar atau warga miskin baru makanya di Bandung masih berlaku surat keterangan miskin atau SKM, walaupun sekarang bentuknya sudah ada BPJS tetapi BPJS sudah kita anggarkan 73 miliar dan lebihnya 10 miliar itu yang untuk warga yang tidak masuk data base yang ada di pemerintah, nah makanya ini sangat penting bagi kita  memaksimalkan aspirasi atau keinginan public  atau masyarakat yang sering disampaikan kepada kita.

Makanya kita ingin agar ditingkat kecamatan, kelurahan sampai tingkat RW dan RT agar mereka agar lurah-lurah memanggil RT dan RWnya untuk memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan, pentingnya kesehatan, bagaimana  porosedural  dan bagaimana  mekanisme   untuk mendapatkan  pendidikan untuk masrakat miskin yang dibebaskan biayanya dan bagaimana prosedural orang miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bebas biayanya. 

Dan saya ingatkan lagi kepada masrayakat Kota Bandung khusunya  agar tidak  ada lagi masyarakat di Kota bandung yang  tidak bersekolah karena persoalan biaya maka mari semua bersekolah mari semua bersemangat untuk mendapatkan pendidikan karena Kota Bandung akan menjamin anak-anak yang tidak mampu  sampai tingkat menegah,  kita juga berencana  membangun masyarakat yang memang di tingkatan universitas  strata satu berdasarkan kemapuan anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga masyarakat akan tenang untuk mencari nafkah bagi pemenuhan gizi anak-anaknya tanpa memikirkan masalah biaya untuk sekolah dan kesehatan”,   tutup Ahmad Nugraha.