Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap, pertarungan politik dalam pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak adalah pertarungan politik berwawasan
kebangsaan.
"Pertarungan politik dalam Pilkada serentak semestinya adalah
pertarungan politik yang berwawasan kebangsaan yang menguntungkan
rakyat," katanya dalam seminar nasional di Universitas Andalas, Padang,
Sumatera Barat, Selasa.
Seminar bertema "Mewujudkan Partisipasi Politik Kebangsaan dalam
Pemilukada Serentak yang Demokratis, Transparan, dan Anti Korupsi" ini
merupakan rangkaian kegiatan Pekan Politik Kebangsan III yang
diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (HMJIP)
Universitas Andalas.
Politik berwawasan kebangsaan, kata Zulkifli, adalah politik yang
mementingkan rakyat, bukan politik yang mementingkan kelompok atau
golongan. "Bukan politik pragmatis dan transaksional," katanya melalui
siaran pers MPR.
Menurut Zulkifli, untuk mewujudkan pertarungan politik berwawasan
kebangsaan itu maka semua perangkat dalam penyelenggaraan pilkada
serentak harus berfungsi optimal.
"Seperti KPU, Bawaslu, Panwas, maupun pengawas pemilu independen," katanya.
Namun, Zulkifli mengakui bahwa bukan perkara mudah untuk memaksimalkan
perangkat penyelenggara pilkada. Dia mencontohkan kasus Pilkada
Surabaya.
"Tiba-tiba calon wakil walikotanya lari. KPU memutuskan calon walikota tidak memenuhi syarat," ujarnya.
Bukan hanya terjadi dalam kasus Pilkada Surabaya, tetapi juga di daerah
lain. Zulkifli menyebutkan kasus pilkada di daerah Pacitan. "Ada calon
yang mundur karena takut, diancam dan dibayar," katanya.
Zulkifli meminta sivitas akademika Universitas Andalas untuk mengawasi
pelaksanaan Pilkada serentak. "Kasus-kasus seperti itu tidak boleh
terjadi," ujarnya.
Menilik ke belakang, Zulkifli mengatakan semua itu terjadi karena tidak lagi mengimplementasikan sila keempat Pancasila.
"Sekarang satu orang satu suara. Semua melalui pertarungan dan
mengabaikan musyawarah mufakat," katanya.
Pertarungan itu tidak hanya di partai politik tapi juga di kalangan
ormas-ormas.
"Demokrasi semestinya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya,
demokrasi belum mensejahterakan rakyat. Apakah kita sudah mengarah ke
sana (demokrasi untuk kesejahteraan)," pungkasnya.
Sumber



0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !