"Yang kami bahas ini aturannya, jangan nanti ditulis yang lain. Bukan kami ingin cuti, tidak," kata Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Menurut Presiden, saat ini tidak ada ketentuan cuti bagi pejabat negara secara menyeluruh. Untuk itu, menurut Presiden Jokowi, perlu dibuatkan aturannya.
"Hal ini penting untuk memperjelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab para penyelenggara negara," katanya.
Jokowi minta agar aturan ini dirancang dengan baik. Tetapi, tetap mengedepankan kepentingan rakyat.
Di tempat sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan, memang saat ini belum ada aturan cuti pejabat.
"Jadi, kalau sekarang suka-suka," kata Bima.
Untuk itu, agar tidak terjadi kisruh, dia menjelaskan, maka dibuatkan aturannya. Sementara itu, yang kemungkinan paling gampang, lanjut Bima, adalah membuat surat edaran.
"Edarannya bahwa menteri harus izin ke Presiden, gubernur ke mendagri, kalau bupati ke gubernur, kalau hakim agung ke ketua MA, semacam itu, nanti akan diatur," ujarnya.
Termasuk yang diatur nantinya, berapa lama pejabat itu bisa mengambil cuti dalam setahun. "Mungkin akan sama dengan PNS biar adil, mungkin maksimal 12 hari," katanya.
Sumber
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !