Tahun 2013, Pemkab Bandung Barat Tidak Dapat Formasi Penerimaan CPNS

NGAMPRAH, (PRLM).-Pemkab Bandung Barat tidak bisa membuka lowongan CPNS dari masyarakat umum pada tahun 2013. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi menentukan hal itu, karena di Pemkab Bandung Barat, jumlah pegawai pensiun masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kontrak.
"Tahun ini, kami hanya membuka tes pengangkatan PNS bagi 1904 pegawai kontrak golongan II," tutur Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bandung Barat, Wawan Herawan saat ditemui di ruangannya, kompleks perkantoran pemkab, Kecamatan Ngamprah, Selasa (3/9/2013).
Ia mengungkapkan, sebenarnya seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemkab Bandung Barat memerlukan penambahan PNS. Akan tetapi, Kemenpan tidak kunjung memberikan formasi lowongan PNS.
Padahal, supaya dapat menerima CPNS dari kalangan masyarakat umum, pihaknya telah beberapa kali mengajukan pembukaan lowongan CPNS kepada pemerintah pusat. Selain itu, pada tahun lalu, pihaknya pun telah berkirim analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Kemenpan.
"Persyaratan penambahan pegawai sudah dipenuhi. Kami tinggal tunggu keputusan. Kemungkinan Kemenpan baru membuka lowongan CPNS bagi Pemkab Bandung Barat pada tahun 2014," ucapnya.
Disinggung mengenai tes pengangkatan status bagi pegawai kontrak, Wawan menuturkan, dilaksanakan pada 3 November mendatang. Sejumlah 1904 pegawai kontak di lingkungan Pemkab Bandung Barat telah dinyatakan berhak mengikuti tes oleh tim verifikasi dari pemerintah pusat.
Proses pelaksanaan dan penilai tes, ucap Wawan, menjadi kewengan tim konsorsium pemerintah pusat. Termasuk pula, kuota pengangkatan status dari pegawai kontrak menjadi PNS. "Kami tidak tahu, jumlah kuota yang disediakan pemerintah pusat. Kami berharap, semua pegawai kontrak bisa menjadi PNS," tutur Wawan.
Begitu pula jawaban Wawan ketika ditanyakan mengenai status 103 pegawai kontrak golongan I. Pihaknya berharap, jumlah pegawai itu, dapat segera diangkat menjadi PNS. Beberapa bulan lalu, pemerintah pusat, baru menangkat 66 pegawai kontrak golongan I menjadi PNS.
Tersiar kabar pembukaan lowongan CPNS bagi masyarakat umum pada sejumlah kementrian dan pemerintah daerah, termasuk Pemkab Bandung Barat, berdampak pada peningkatan pemohon kartu kuning di Kab. Bandung Barat. Sejak minggu ketiga Agustus, jumlah rata-rata pemohon kartu kuning per hari meningkat sepuluh kali lipat.
"Sebelumnya, paling hanya ada sepuluh pemohon per hari. Sejak dua minggu lalu, kami melayani seratus pemohon per hari," tutur Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas, Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bandung Barat, Endang Witarsa.